Selamat Datang (Teks Jalan)

Selamat Datang Di Situs KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah

Senin, 15 April 2013

Penyelerasan Tata Cara Perkawinan Warga Negara Indonesia-Malaysia

Selangor-Malaysia, bimasislam-- Mesyuarat atau musyawarah penyelerasan perkawinan warga negara Indonesia-Malaysia telah diselenggarakan beberapa waktu lalu, yaitu tangggal 28 Februari s/d 2 Maret 2013. Kegiatan tersebut diperlukan untuk penyelarasan perkawinan campuran atau perkawinan dua warga negara yang sering terjadi yang tunduk pada hukum berbeda karena perbedaan warga negara. Dalam paparan resmi atase agama Malaysia di Jakarta pada forum musyawarah penyelerasan pengurusan perkawinan Indonesia-Malaysia disebutkan bahwa setiap tahun ada sekitar 600 pasang pernikahan warga negara Malaysia dengan warga negara Indonesia. Hal ini perlu mendapatkan respon dan penanganan secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara.
“Hubungan Indonesia-Malaysia sangat dekat. Karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dua bangsa ini seperti masalah perkawinan dapat dibahas bersama untuk mendapatkan kesamaan persepsi. Tujuan musyawarah ini adalah untuk menghasilkan penyelarasan tentang isu yang dihadapi kedua negara. Demikian disampaikan oleh Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Datok haji Othman bin Mustapha, ketika membuka acara Penyelarasan Pengurusan Perkawinan Warga Negara Malaysia-Republik Indonesia, yang diselenggarakan di Institut Latihan Islam Malaysia, Bangi Selangor, Malaysia.
Kegiatan musyawarah ini, merupakan tindak lanjut hasil kunjungan delegasi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) ke Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 27 Nopember 2012. Pada kunjungan tersebut delegasi Jakim yang terdiri dari 19 orang diterima secara resmi oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA, yang dilanjutkan dengan kunjungan ke KUA Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara di Medan. (Jml-bieb)

Sumber: bimasislam.kemenag.go.id

Selasa, 26 Maret 2013

Kemenag Terbitkan Al-Quran Braille

Jakarta (Pinmas) —- Kementerian Agama melalui Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMA) menerbitkan Al-Qur’an Braille. Proses ini sudah dilakukan sejak tahun 2011, diawali dengan penyusunan Pedoman Membaca dan Menulis Al-Qur’an Braille. Hal ini disampaikan oleh Kepala LPMA, Muhammad Shohib, ketika ditemui di ruang kerjanya, Gedung Bayt Al-Qur’an, Jakarta, Selasa (26/03). Menurutnya, penerbitan Al-Qur’an Braille ini sudah dilakukan sejak 2011 dan direncanakan akan selesai pada tahun 2013. “Tahun 2011, Kemenag sudah menerbitkan Pedoman Membaca dan Menulis Al-Qur’an Braille. Tahun 2012 sudah menyusun dan menerbitkan Juz 1 – 15. Tahun 2013, kita akan menyusun dan menerbitkan juz 16 – 30,” terang Shohib. Shohib menambahkan bahwa LPMA hanya menerbitkan masternya saja. Adapun proses penerbitannya secara massal masih belum ditentukan, kapan dan siapa yang akan melakukannya. “LPMA hanya menerbitkan masternya dan semua yang sudah tersusun sekarang tersimpan di gedung Bayt Al-Qur’an,” tambahnya. Namun demikian, Shohib berharap semoga upaya LPMA ini nantinya akan dapat memberikan manfaat secara lebih luas bagi yang membutuhkan. Dalam prosesnya, tambah Shohib, Al-Qur’an Braille ini disusun oleh Tim Penyusun yang dibentuk oleh LPMA. Tim tersebut terdiri dari pakar dan praktisi Al-Qur’an yang berasal dari Yayasan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta, Yayasan Penyantun Wyata Guna (YPWG) Bandung, Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) Bandung, Raudatul Makfufin Tangerang, Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, dan Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI). Sebagaimana diketahui, Keputusan Menteri Agama (KMA) No 25 Tahun 1984 tentang Penetapan Mushaf Al-Qur’an Standar, menegaskan bahwa Mushaf Standar Indonesia mencakup tiga varian, yaitu: Mushaf Standar Usmani untuk orang awas, Mushaf Standar Bahriyah untuk penghafal Al-Qur’an, dan Mushaf Standar Braille untuk tunanetra. (mkd)

Selasa, 12 Februari 2013

Daftar Tunggu Haji Mencapai 2,1 Juta Orang

Jakarta (Pinmas)—Sekretaris Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Cepi Supriatna mengatakan, calon jamaah haji Indonesia yang masuk daftar tunggu (waiting list), saat ini mencapai sekitar 2,1 juta orang. Mereka harus menunggu giliran untuk mendapatkan jatah beribadah ke Tanah Suci, beberapa tahun mendatang. Cepi Supriatna mengemukakan hal itu saat mendampingi Staf Ahli Menteri Agama Abdul Fatah dan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Mahsusi ketika menerima anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI asal Papua, Ferdinanda W. Ibo Yatipay dan anggota DPD asal Papua Barat Sofia Maipauw di kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng 3-4 Jakarta Pusat, Senin (11/2). “Di provinsi Sulsel masa tunggunya 17 tahun, kalau daftar tahun ini berangkat tahun 2030, yang terendah 5-6 tahun, kalau Papua termasuk menengah,” kata Cepi Supriatna. Masalah kuota haji, kata Cepi, ibarat makanan satu piring peminatnya banyak. Menurut dia, pemerintah Arab Saudi bukan tidak mau memberi tambahan kuota, tapi terbentur dengan kapasitas baik di kota Mekkah, Arafah dan Mina yang hanya mampu menampung jamaah haji dari penjuru dunia sejumlah 2 juta orang. Karena itu, masalah kuota diatur sehingga masing-masing negara memperoleh 1 per mil, sesuai ketetapan konferensi negara-negara OKI (Organisasi Konferensi Islam). “Tahun lalu kita minta tambahan 30 ribu, tapi tidak ada satu pun negara yang ditambah kuotanya. Sehingga dalam dua tahun ini kuota kita tetap 211 ribu orang,” jelas Cepi. Ia menambahkan, pembagian kuota di tiap-tiap provinsi diatur dengan cara yang adil dan transparan. “Kalau kami berikan tambahan kuota kepada satu provinsi, berarti ada provinsi lain yang dikurangi. Karena itu tidak bisa kami mengabulkan permintaan tambahan begitu saja,” kata Cepi. Mengenai usulan agar ada program pemberangkatan umat Kristen ke kota suci Yerusalem, Staf Ahli Menag, Abdul Fatah mengatakan gagasan itu sulit terealisir. Karena, sampai saat ini Indonesia dengan Israel tidak ada hubungan diplomatik. “Sebenarnya Yerusalem tempat suci agama-agama Tuhan, disana ada Masjid Aqsa, Gereja Kristen dan Tembok Ratapan, tapi agak sulit memprogramkan kunjungan ke Yerusalem sebagaimana program jamaah haji,” kata Fatah. (ks)